"Melalui kesempatan ini F-PPP meminta kepada Bapak Pj Bupati agar menunjukkan atau memperlihatkan kepada kami selaku wakil masyarakat surat persetujuan dari Mendagri," pinta Ketua F-PPP.
Kata Ketua Komisi III DPRD Kolaka Utara ini, permintaan tersebut agar tidak menjadi polemik dan pemicu di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam lingkup ASN itu sendiri. Ini dapat juga menepis anggapan negatif tentang keberpihakan Pemerintah Daerah pada warna dan kelompok tertentu.
"Selanjutnya F-PPP meminta kepada Pj Bupati Kolaka Utara untuk memberikan penjelasan terkait dengan kompetensi yang dimiliki pejabat yang telah dilantik," imbuhnya.
Menurut Mustamrin, hal ini penting untuk diketahui sebab kami ingin memastikan bahwa proses pergantian yang dilakukan Pj Bupati Kolaka Utara adalah mutlak sebagai bagian untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan bukan disandarkan kepada kepentingan dan ego kekuasaan.
"Tentu Bapak Pj Bupati sebagai birokrasi tulen sangat memahami dan mengerti akan proses yang seperti ini. Idealnya, setiap proses mutasi dilakukan mestinya memfungsikan Baperjakat dan dimintai pendapatnya terkait dengan rotasi ASN. Tidak asal rotasi atau dilantik berdasarkan kemauan sendiri," tegasnya.