“Dalam menegakan hukum itu para penegak hukum harus teliti dan cermat dalam menangani perkara pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam KUHAP dan tidak gegabah dalam menyikapi suatu permasalahan hukum,” kata Johanis.
KPK menegaskan, kasus dugaan korupsi di Kementan tidak akan dihentikan meski Polda Metro Jaya menyidik dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Pencarian bukti dipastikan terus dilakukan.
“KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada pengecualiannya,” ujar Johanis.
Kasus ini berawal saat ada aduan masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023, terkait kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang dialami Mentan SYL saat itu oleh pimpinan KPK.
Kemudian, polisi menerbitkan surat perintah pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) pada 15 Agustus 2023 sebagai dasar pengumpulan bahan keterangan atas informasi atau pengaduan masyarakat tersebut.
