"Kemendagri wajib konsisten dalam penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 dan dan tidak boleh diinterfensi oleh Parpol," cetusnya.

Baca Juga: DPW LIRA Sulawesi Tenggara Sebut Izin PT Tiran Indonesia Lengkap

Menurutnya, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

"Masyarakat menolak nama Pj yang tidak melalui usulan gubernur," ucapnya.

Aksi demonstrasi tersebut juga diwarnai pembakaran ban di tengah-tengah perempatan lampu merah, asap yang mengepul dari ban tersebut membuat pandangan pengendara yang melintas cukup terganggu. (A)