Baca juga: Ketua PSSI: Liga Indonesia Bergulir Kembali
“Ini mungkin yang disebut presiden sebagai opsi pembubaran atau pembentukan lembaga tempo hari. Dengan membubarkan gugus tugas lalu menggantinya dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan kinerjanya semakin meningkat,” ujarnya.
Apalagi secara struktural, kata mantan Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, komite tersebut membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Dengan begitu, akan kelihatan siapa yang akan mengerjakan apa,” tuturnya.
Anggota Komisi IX DPR-RI yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan ini mengharapkan, pembagian tugas di struktur baru ini dapat dilakukan lebih adil. Artinya, proporsi program kerja dibagi secara merata. Tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan. Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan.
“Alokasi anggarannya juga begitu. Harus memperhitungkan berbagai dimensi terkait. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan jauh melebihi biaya penanganan COVID-19. Apalagi, kasus positif COVID-19 masih saja naik. Ini tetap harus menjadi perhatian utama,” imbuhnya.