Jadi kata dia, mutasi yang dilakukan itu tidak ada yang salah. Sebab, itu menjadi kewenangan penuh Pemkab dalam rangka penyegaran dan pemerataan guru. Apalagi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menandatangani pakta integritas dan bersumpah siap ditempatkan dimana saja diseluruh Indonesia.
"Kita di dewan hanya sebatas mengawasi saja. Terlalu jauh kalau mau ikut urusan Pemkab," terang Ketua Koni itu.
Kepala BKPSDM Muna, Sukarman Loke mengaku tidak masalah bila akan diundang RDP. Di rapat itu, ia akan menjelaskan secara detail. Lagian, tidak ada yang melanggar aturan dari mutasi itu.
Baca Juga: Raudhatul Jannah, Masjid di Kendari yang Menyerupai Masjid Al-Aqsa Palestina
"Kita tunggu saja RDPnya," timpalnya.