"Pengembalian segera ditindaklanjuti dan sesegera mungkin diselesaikan karena berpengaruh langsung terhadap APBD-Perubahan," jelas Nasir Banna.
Tidak hanya itu, Fraksi PDIP juga meminta Pemkab Kolaka Utara melakukan perampingan OPD untuk mengoptimalisasi APBD.
Baca Juga: 32 Pramuka Penggalang Asal Muna Barat Ikut Jambore Nasional XI di Cibubur
Terkait temuan BPK, Ketua DPRD Kolaka Utara, Buhari, S.Kel., M.Si, juga mengingatkan pemerintah daerah agar serius dan tidak terkesan abai dengan temuan itu.
"Pemerintah daerah harus mendorong pihak rekanan agar secepatnya menyelesaikan, jangan pemerintah terkesan ada kerja sama dengan pihak kontraktor," tegas Buhari.