"Memperkuat serta memperluas jangkauan sistem jaringan informasi pelayanan publik berbasis elektronik digital," pinta Nasir.
Mengingat potensi pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara sangat besar, Nasir mendesak Pemkab Kolaka Utara membuat regulasi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya sektor pertambangan.
Baca Juga: Wings Air Batalkan Sepihak Penerbangan Sugimanuru Muna Barat-Makassar, Agenda Warga dan DPRD Kacau
"Kita juga berharap harmonisasi, sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah terkait informasi pembangunan, khususnya informasi lokus proyek strategis daerah dapat ditingkatkan," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra, Adi Putra, mempertanyakan penggunaan rumah jabatan (rujab) Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara, sebab dalam rapat pembahasan sebelumnya pemkab meminta anggaran tambahan.