"Pemerintah harus memiliki rencana bufferingnya dan mitigasinya. Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?," tanyanya.
Baca juga: PDIP Minta Jokowi Tak Buka Suara soal Habib Rizieq
Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium ini dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium?
"Kalau itu mungkin tidak ada penentangan dari masyarakat," sambungnya.
Kendati demikian, Mulyanto mengingatkan Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.