KENDARI, TELISIK.ID - Dunia pendidikan di wilayah Kolaka Raya tengah menghadapi sederet persoalan krusial. Mulai dari mandeknya gaji guru PPPK paruh waktu selama sembilan bulan, polemik dana komite sekolah, hingga tunggakan pembayaran proyek strategis daerah senilai miliaran rupiah.
Berbagai temuan tersebut terungkap saat Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Muhammad Saenuddin, menggelar reses masa sidang II tahun 2026 di tiga sekolah menengah atas di wilayah Kolaka Raya.
"Kami sengaja turun langsung ke sekolah untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan, mulai dari distribusi guru, infrastruktur, hingga program pemerintah yang sedang berjalan," ujar Saenuddin, Senin (8/6/2026).
Di SMA Negeri 1 Kolaka, Saenuddin menerima keluhan memilukan dari para guru PPPK paruh waktu. Sejak dilantik pada November 2025 lalu, mereka mengaku belum pernah menerima gaji yang menjadi hak dasar sesuai kontrak kerja.
"Kondisi ini sudah berlangsung sekitar delapan hingga sembilan bulan dan terjadi di beberapa sekolah. Ini hak dasar yang wajib dibayarkan pemerintah daerah, berbeda dengan sertifikasi. Kami akan segera mendesak pemerintah agar ada kepastian pembayaran," tegas politisi Sultra ini.