Eddy menegasakan, pengangkatan PPPK PW merupakan kebijakan dan kewenangan mutlak dari Pemkab. Karenanya, PPPK PW akan terus dievaluasi. Toh, bila ada yang malas dan melakukan pelanggaran, kapan saja bisa diberhentikan.
Baca Juga: Wamen Transmigrasi Viva Yoga Dukung Pemkab Muna Bangun Pabrik Pakan Ternak dan Program Jagung
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna, La Ode Hasrun menerangkan, tahun ini, Pemkab menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk gaji PPPK PW. Dana sebesar Rp 15 miliar itu, diperuntukan bagi kurang lebih 2.000 orang yang selama ini secara terus menerus menerima honor di OPD-nya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna, Hidayat Ardi Ponto menerangkan, awalnya, jumlah honorer yang diusulkan menjadi PPPK PW sebanyak 6.997 orang. Namun, yang belum keluar nomor induknya (NI) sebanyak 75 orang.
Rinciannya, 71 orang tidak mengisi daftar riwayat hidup (DRH) sehingga dianggap mengundurkan diri, 1 orang tidak ditanda tangani surat pernyataan penempatan oleh Kadis Perdagangan dan Perindustrian, 1 orang mengundurkan diri dari Dikbud, 1 orang tidak melampirkan ijazah asli dari Dinkes dan 1 orang dari Dikbud masih dalam proses pengusulan kembali. (A)
