Yayan melanjutkan, berdasarkan redaksi hasil audit pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara mengatakan, Sekretaris Dinas Pertanian diduga diarahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, untuk mengantarkan uang kepada inisial SAH yang bukan merupakan bagian penyedia bawang atau bagian dalam program tersebut. Yayan mengungkapkan, ada dua inisial yang disebut dalam LHP tersebut yakni inisial SAH dan inisial TN.
"Sehingga hari ini ini kami menilai dan menduga, program merdeka pangan yang dilaunching oleh bupati. Pengelolaan anggarannya tidak sesuai SOP," ujarnya.
Sebagai wujud atau ekspresi kekecewaan terhadap layanan pemerintah dalam menerima aspirasi masyarakat, para demonstran melakukan aksi bakar ban di jalan depan kantor Bupati Wakatobi. Mendesak Bupati Wakatobi, Haliana, segera menemui para demonstran dan mengungkapkan siapa inisial SAH dan TN yang dimaksudkan BPK RI.
Baca Juga: Support Wakatobi Sebagai Kota Film, Dispar Sulawesi Tenggara Gelar Festival Film dan Foto
Setelah melakukan pertemuan bersama sejumlah mahasiswa KKN dari Universitas Halu Oleo, Haliana, keluar dan menemui para demonstran.