Kemendagri menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Anggaran Seleksi Sekda Tak Tersedia, Jenderal ASN Muna Dipastikan Masih Pj
Tidak hanya itu, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 juga menegaskan. PSBB paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Maka berdasarkan fakta-fakta yang ada dan ketentuan yang berlaku, Tito meminta Gubernur Sultra sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Arhawi.
"Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur Sultra juga diminta melaporkan hasilnya kepada Tito pada kesempatan pertama," paparnya.