JAKARTA,TELISIK.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan alasan usulkan presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen.
Menurut Firli, hal itu agar menghindari bohir atau pemilik modal melakukan politik balas budi.
“Modal besar untuk pemilihan umum (pemilu) sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal,” kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu (15/12/2021).
Di sisi lain, mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup.
“KPK telah mengkaji penyebab korupsi terkait hal ini. Data didapat dalam enam forum bersama kepala daerah terkait pendidikan dan pencegahan korupsi di beberapa wilayah,” ungkap Firli.