"Sebut saja misalkan mem-PLT-kan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kemendikbud yang berakhir dengan digantinya para pejabat tersebut dengan pejabat baru, yang membuat perlu adanya adaptasi kembali dan adanya kegagapan dalam pergerakan dan penyerapan anggaran Kemendikbud yang mendapatkan teguran Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Begini Cara Bamsoet Mengisi Masa Pandemi COVID-19

Selanjutnya, mengenai penghapusan nomenklatur Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan yang dimana terjadi demo besar-besaran dari pegiat pendidikan non formal yang seakan dinomorduakan, selanjutnya kontroversi membayar iuran sekolah melalui Gopay, dan kerjasama Kemendikbud dengan Netflix, kebijakan pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), dan aksi mahasiswa di masa pandemi ini karena menuntut keringanan UKT.

"Saat ini sudah tepat jika masyarakat dan para pendidik dari tingkat PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi mengevaluasi menterinya sendiri," kata Ali Zamroni.

Dalam Hal ini Ali Zamroni pun mengatakan bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan, karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp 20 miliar di Program Organisasi Penggerak sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahrir yang menandatangani SK Penetapan Organisasi Penggerak merupakan mantan Dekan di Universitas Sampoerna.