KENDARI, TELISIK.ID – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menuding DPR RI telah melecehkan demokrasi dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70/PUU-XXII/2024.
Dua putusan MK tersebut tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan syarat minimum usia calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memerintahkan penyelenggara pemilu melaksanakan dua putusan itu dan putusan bersifat final and binding (final dan mengikat).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD GMNI Sultra, Hasir, menilai putusan MK adalah final dan mengikat secara erga omnes atau mengikat untuk semua pihak tanpa terkecuali.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa UHO Kuasai DPRD Sulawesi Tenggara dan Nyatakan Mosi Tidak Percaya
Hasir meminta semua pihak, dan menyebut DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, maupun masyarakat luas, harus mematuhi isi putusan MK.