“Bahwa atas hal tersebut kami menduga adanya indikasi pelecehan konstitusi oleh DPR RI yang notabenenya mengatasnamakan perwakilan rakyat namun tidak pro terhadap rakyat, sebab putusan MK Ini sudah bersifat final,” tegasnya, Jumat (23/8/2024).
Hasir mengatakan itu karena GMNI melihat DPR RI berusaha mengabaikan putusan MK dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Keempat Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bulati, Wali Kota-Wakil Wali Kota.
Hasir menuding DPR RI telah menginjak-injak kebebasan berdemokrasi dan menjegal hak konstitusional rakyat. Dia pun mengajak masyarakat tidak tunduk dan harus melawan para bandit politik.
"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mengawal putusan MK dan demokrasi kita dari rezim yang telah terang benderang menampilkan kebusukanya," tegas Hasir.
Pihaknya menyatakan sikap menolak pembahasan revisi UU Pilkada yang tidak mempertimbangkan putusan MK yang bersifat final and banding serta berlaku secara erga omnes.