Baca Juga: Lowongan Kerja Kendari: Stikes Pelita Ibu Buka Rekrutmen Dosen, Buruan Daftar
Kemudian menolak praktik koalisi politik obesitas yang sangat bertentangan dengan prinsip primer demokrasi.
“Kami juga meminta untuk mengadili Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas pembiaran upaya mengangkangi konstitusi. Menolak putusan KPU atas penetapan calon independen (di Jakarta),” tegas Hasir.
Hasir juga menegaskan bahwa GMNI mendesak Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebocoran data KTP sebagai tindak pidana UU ITE dan mendesak Bawaslu untuk memeriksa KPU atas keputusan pencalonan calon independen yang tidak transparan. (C)
Penulis: Erni Yanti