BUTON, TELISIK.ID - Persoalan internal Partai Golkar di Kabupaten Buton kian memanas. Meski berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024 dan berhak menempatkan kadernya di posisi Ketua DPRD, Golkar justru terjerat dalam konflik yang memunculkan dugaan nepotisme dan ketidakberesan administrasi.
Kader Partai Golkar, Abdul Zainuddin Napa, mengungkapkan kepada telisik.id, Golkar memperoleh empat kursi di DPRD Buton dengan perolehan suara terbanyak, yang secara otomatis memberikan hak kepada Golkar untuk menduduki posisi Ketua DPRD.
Pada 11 September 2024, Sekretariat Jenderal Golkar menerbitkan surat rekomendasi yang menetapkan Wa Ode Nurnia, mantan Ketua DPRD, untuk kembali menjabat.
Wa Ode memperoleh 1.882 suara dalam pemilu, dan rekomendasi tersebut disetujui oleh pengurus pusat Golkar.
Namun, pada 12 September 2024, Ketua DPC Golkar Buton, La Bakrie, mengusulkan nama baru, yakni Mararusli Sihaja, yang hanya memperoleh 427 suara, sebagai kandidat Ketua DPRD.