Mengapa Sandi sebaiknya mundur atau direshuffle? Meski Indonesia menerapkan sistem presidensial yang menunjukkan keterpisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Berbeda dengan sistem parlementer bahwa kabinet memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara partai-partai politik yang ada di dalam parlemen.
Tetapi dengan pola Presiden Jokowi membagi-bagi kursi menteri dari partai-partai pendukungnya menunjukan secara tidak langsung sistem presidensial Indonesia memiliki citra rasa parlementer.
Jika Sandi tidak mundur sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka yang akan terjadi adalah Sandiaga Uno, saat ini sebagai menteri yang statusnya adalah wakaf.
Sandi tak bisa disematkan sebaga sosok profesional sebab pengangkatannya diajukan dari Partai Gerindra, yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk menggantikan kader Edy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) yang tersangkut kasus korupsi.
Diyakini akhir penyelesaiannya diserahkan kepada Presiden Jokowi, dengan argumentasi jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden menjadi samar, jika dibandingkan ketika menteri dari Gerindra di reshuffle tetapi tetap jatah Gerindra tak berkurang sebanyak dua kursi, seperti kasus Edy Prabowo yang direshuffle kemudian diganti dengan Sandiaga Uno.