Inilah kerancuan sistem presidensial dengan format sistem multipartai, akhirnya bercitra rasa parlementer. Jika pola Presiden menjalankan hak prerogatifnya dilakukan dengan membagi jatah menteri dari partai-partai politik.
Semestinya Sandi juga harus mundur dari kursi menteri, karena ia melepaskan status sebagai kader Partai Gerindra. Setidaknya, Sandi memang patut di reshuffle oleh Presiden Jokowi sebab lepasnya status dia sebagai kader Partai Gerindra maka semestinya lepas pula jabatan menteri.
Jangan nanti malah semakin rancu, ketika Sandi memilih bergabung sebagai Kader PPP, karena PPP hanya mendapat jatah satu kursi menteri. Jika Sandi nantinya menjadi kader PPP, pertanyaannya adalah status menteri PPP bertambah menjadi dua kursi atau Sandi adalah kader yang bukan dari Gerindra juga bukan dari PPP di kabinet, tetapi Sandi adalah sosok dari “golongan jenis wakaf.”
Baca Juga: Habis Manis, Nasdem Dibuang
Jika demikian, sosok menteri Jokowi adalah dari partai politik, profesional, dan golongan wakaf. Namun diyakini Presiden tidak punya nyali mereshuffle Sandiaga Uno, juga mengabaikan realitas itu, berbeda jika Gerindra yang melakukan resistensi kepada Presiden Jokowi untuk mendorong terjadinya reshuffle terhadap Sandiaga Uno.