"Akan ditanyakan sampai kapan gubernur untuk segera menerbitkan penetapan UMSK Kabupaten Mojokerto,” jelas politisi Partai Demokrat ini.
Pria asal Surabaya ini menambahkan, pihaknya berharap agar gubernur segera menetapkan UMSK Kabupaten Mojokerto karena merupakan landasan untuk penerapan UMSK tersebut.
Dalam aksi tersebut, selain penetapan UMSK Kabupaten Mojokerto, FSPMI juga mengeluarkan sejumlah tuntutan antara lain untuk penetapan upah minimum di Jatim tahun 2022 menerapkan upah minumum berkeadilan
Termasuk mendesak gubernur melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan Jatim dan Disnaker Jatim membuat sistem informasi pengawasan berbasis digital dengan mempertimbangkan saran dan masukan serikat buruh di Jatim. (B)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan