Meski pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam penegakan aturan di sektor pertambangan, Andi Sumangerukka meyakini pemerintah pusat memiliki instrumen pengendalian izin yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil Lahadalia meminta Pemprov Sultra untuk menyerahkan daftar dan data perusahaan yang dimaksud.

“Kasi datanya ke saya. Saya selesaikan dalam dua bulan,” kata Bahlil.

Baca Juga: Jadwal KMP Bahteramas Rute Kendari-Langara 6-15 November 2025

Ia menyebut, besaran pajak dan retribusi yang belum dibayarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 triliun, yang menurutnya penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Sultra dalam membiayai pembangunan di 17 kabupaten/kota.