Sebelumn, anggota DPRD Sultra Fraksi PKS, Alfan Zulfadli menilai, lambatnya proses persetujuan dokumen RKAB tambang MBLB berpotensi menghambat proses pembangunan di wilayah Sultra.

"Ini juga menjadi perhatian serius. Kita berharap Dinas ESDM segera mempercepat proses RKAB tambang MBLB dan menyelesaikan segala persoalan yang ada terkait itu. Sebab proyek-proyek konstruksi kita tidak bisa berjalan kalau tambang-tambang ini belum beroperasi," ujar Alfan dalam Rapat Pansus DPRD Sultra beberapa waktu lalu.

Terkait itu, Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sultra, Muhammad Hasbullah Idris, mengungkapkan puluhan dokumen RKAB yang diajukan saat ini masih dalam proses evaluasi karena belum melengkapi dokumen persyaratan dan data pendukungnya.

Ia menjelaskan, selain harus melengkapi dokumen persyaratan dan data pendukungnya, sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 344 Tahun 2025, setiap perusahaan tambang MBLB wajib menempatkan jaminan reklamasi. Aturan ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi agar RKAB disetujui.

"Jadi intinya itu masih terdapat dua kekurangan, pertama itu masih ada yang belum melengkapi berkas persyaratan, dan yang kedua itu belum menempatkan jaminan reklamasi," ungkap Hasbullah saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. (A)