Pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Menurut pemohon, persyaratan pendidikan formal seharusnya tidak menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan seseorang layak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.
Selain menyangkut hak konstitusional, permohonan tersebut menyoroti potensi munculnya polemik politik berkepanjangan akibat persoalan keabsahan ijazah calon pemimpin negara.
Pemohon menilai perdebatan mengenai persyaratan administratif pendidikan dapat mengalihkan perhatian dari penyelenggaraan pemerintahan.
"Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan," tulis pemohon.