Pemohon juga membandingkan ketentuan pencalonan presiden di Indonesia dengan praktik ketatanegaraan sejumlah negara demokrasi, yakni Amerika Serikat, Prancis, dan India.
Dalam permohonannya, ketiga negara tersebut disebut tidak menerapkan persyaratan ijazah pendidikan formal bagi calon presiden.
"Persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden," demikian bunyi permohonan tersebut.
Identitas Pemohon dan Permintaan kepada MK
Gugatan tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar sebagai pemohon. Dalam perkara ini, ia didampingi dua kuasa hukum, yakni Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.