Melalui petitumnya, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dalam UU Pemilu tersebut.
Secara khusus, pemohon meminta hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemohon juga meminta pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Apabila permohonan dikabulkan, ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan kehilangan kekuatan hukum mengikat sesuai amar putusan MK.
Namun, permintaan penghapusan syarat pendidikan tersebut masih berupa petitum pemohon. Keputusan mengenai konstitusionalitas Pasal 169 huruf r UU Pemilu sepenuhnya berada pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. (C)