"Dalam kasus cacat prosedur merupakan ranah hukum administrasi untuk penyelesaiannya. Kecuali jika terdapat maladministrasi, utamanya bila terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)," katanya dalam pandangan hukumnya yang diterima wartawan, Senin (20/6/2022).
Baca Juga: Dua Tahanan Kabur dari Polres Ende Berhasil Diringkus
Mardani, diakuinya, saat itu memang menjadi Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Namun dia meyakini bahwa Mardani tidak menerima gratifikasi seperti yang disangkakan padanya.
"Dia (Mardani) tidak menerima sepeserpun gratifikasi izin tambang tersebut. Tuduhan itu selain tak berdasar, itu juga fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Keyakinannya itu terkonfirmasi dalam fakta persidangan. Dia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah mengonfirmasi atau memastikan ke terdakwa Dwijono. Tak hanya JPU, hakim yang memimpin persidangan juga telah memastikan itu ke Dwijono.