Selain pengangkatan PPPK, ia juga meminta percepatan sertifikasi serta inpassing bagi guru yang sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan tercatat dalam sistem administrasi Kemenag.
Menanggapi usulan itu, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa aspirasi serupa tidak hanya muncul di Magelang, tetapi juga disampaikan di berbagai daerah. Ia menyebut pemerintah telah menaruh perhatian terhadap penyelesaian persoalan guru, meskipun pelaksanaannya harus bertahap karena keterbatasan anggaran negara.
"Dan jawaban saya juga sama, bahwa kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Ada perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan guru, tapi tidak sekaligus karena jumlahnya totalnya itu sekitar 700.000 lebih, hampir 800.000," kata Nasaruddin.
Menurutnya, pengangkatan secara serentak akan berdampak langsung pada belanja kementerian. Ia menyebut jika seluruh kebutuhan dipenuhi sekaligus, setidaknya separuh anggaran Kementerian Agama akan terserap untuk satu program tersebut. Karena itu, pemerintah memilih skema bertahap sembari menunggu dukungan fiskal yang memadai.
"Nah kalau disekaligus itu separuh anggaran Kementerian Agama itu bisa. Tapi, berjuang kita didukung oleh DPR, didukung sendiri oleh Bapak Presiden. Cuma nanti alokasi anggarannya itu dikarenakan di negara ini kan bukan hanya Kementerian Agama, kementerian lain juga," ujarnya.