“Sekolah Garuda itu langsung diusulkan oleh Pak Gubernur ke Kementerian Pendidikan. Lahan dan kebutuhan masyarakat sudah disiapkan. Syaratnya minimal 20 hingga 25 hektare,” jelas Asrun Lio, Sabtu (3/5/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, mengatakan bahwa lokasi sekolah rakyat telah ditinjau oleh Kementerian PUPR dan dirancang untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Baca Juga: Kumpul Kebo Marak di Kendari, Pemilik Kos: Kalau Ditegur Ada yang Pindah
Ia menegaskan bahwa program ini bukan tentang penerimaan guru baru, melainkan kesiapan tenaga pendidik yang ada, khususnya guru non-ASN, untuk berkontribusi jika sekolah ini mulai beroperasi.
“Sekolah rakyat adalah inisiatif dari Pak Gubernur. Teman-teman guru non-ASN yang belum terangkat jadi PNS atau PPPK akan kami prioritaskan jika nantinya sekolah rakyat membuka penerimaan,” ujar Yusmin.