Sehingga kekesalan PDIP wajar semakin membuncah. Nasdem bukan saja menjadi partai yang lebih dipercaya oleh Jokowi dalam periode awal kepemimpinannya, tetapi juga langsung diperhitungkan. Padahal, Nasdem partai baru dalam kancah politik nasional hanya karena mengusung Jokowi yang adalah kader PDIP, partai ini langsung melesat. Sisi lain, Nasdem sebagai partai tidaklah memiliki kader yang dapat dimajukan sebagai capres pada dua kali pilpres tersebut, tetapi berhasil melesat, itu fenomenal.
PDIP merasa saat ini punya kesempatan menyingkirkan Nasdem. Momentum yang tepat karena pemerintah masih dua tahun lagi. Keberhasilan Jokowi dalam infrastruktur dan kebijakan strategis nasional juga masih banyak yang akan segera dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2023 ini.
Sisi lain, ketika akhirnya Nasdem memilih mengusung Anies Baswedan. Nasdem bagi PDIP telah berada di blok oposisi. Apalagi realitasnya, koalisi perubahan yang dianggap pendukung Anies adalah dua partai oposisi pemerintah yakni PKS dan PD.
Sikap Nasdem sebagai pendukung pemerintah di parlemen atas keputusan dan kebijakan yang diajukan pemerintah juga tidak lagi selaras, malah Nasdem hanya memilih mengambil posisi ambigu. Misalnya, ketika terkait revisi Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN), Nasdem awalnya sempat abstain akhirnya menyetujui revisi UU IKN yang diusulkan pemerintah.
Sehingga PDIP merasa jika wajar Nasdem di-reshuffle, apalagi faktanya raport menteri-menteri dari Nasdem tidaklah cukup baik. Kebijakan pemerintah juga tidak lagi selalu dituruti oleh Nasdem. PDIP dapat menyatakan Nasdem tidak lagi sebagai pendukung pemerintah karenanya juga tidak pantas berada bersama koalisi pemerintah.