Sisi lain, obsesi PDIP untuk dapat mengendalikan jumlah komposisi dan penentuan siapa calon menteri. PDIP menggunakan narasi atas nama Jokowi adalah petugas partai. Padahal semestinya, soal menteri adalah hal prerogatif presiden, urusan menteri adalah untuk mencapai visi-misi presiden pada saat pilpres. (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS