JAKARTA, TELISIK.ID - Bila pandemi COVID-19 berlangsung lama, Pemerintahan Jokowi disarankan menyiapkan skenario terburuk atau worst case scenario.
Saran tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah di Jakarta, Senin (12/7/2021).
Menurutnya, skenario terburuk diperlukan bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian COVID-19.
Meski demikian, diakuinya worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.
“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat COVID-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujarnya.
