Berdasarkan Undang-Undangan hak-hak politik yang dikutip dari Bogorkota.bawaslu.go.id, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam struktur pemerintahan dan hukum merupakan mandat konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Hak-hak perempuan di bidang politik dapat ditemukan juga dalam instrumen hukum internasional. Di mana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum, misal dalam pasal 21 DUHAM angka 1 dan 2, pasal 25 ICCPR.
Sedangkan dasar hukum yang lebih tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (convention on the elimination of all forms of discrimination against women/CEDAW).
Baca Juga: Tingkatkan Peran Milenial Terhadap Pengembangan UMKM