Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut.
“Kami di DPR mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerjasama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," pungkasnya. (B)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Fitrah Nugraha