Menurut Mangapul, sudah waktunya Pemerintah Provinsi Sumut kembali ke jalur yang benar dalam menangani nasib petani, jangan hanya bicara konsep di ruang ber AC.
“Tempat petani itu di sawah dan ladang di bawah terik matahari, bukan di menara gading. Jadi kalau mau selesaikan urusan petani maka instansi terkait harus turun ke bawah lihat berapa tingginya harga kebutuhan petani baik pupuk, pestisida maupun insektisida," ujarnya.
"Lihat juga betapa murahnya harga komoditas pertanian yang membuat petani di Sumut tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Masalah mahalnya harga pupuk dan kelangkaan pupuk bersubsidi harus bisa diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah Provinsi Sumut ini," sambungnya.
Baca Juga: Sebulan Pantau Distribusi BBM di SPBU-N Sapoiha, Dinas Perikanan Siap Laporkan Hasilnya
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Jhon C Nababan ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima adanya laporan kelangkaan pupuk bersubsidi untuk petani, maupun dugaan penimbunan.