Menyinggung penegakan hukum yang sedang berjalan di Indonesia, calon presiden yang diusung gabungan parpol di Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, sangat berharap hukum tidak digunakan untuk kepentingan politik semata.
“Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun, siapapun juga, lawan politik bahkan pribadi-pribadi tak bersalah termasuk ulama, termasuk oposisi,” tegas Anies, saat menghadiri acara Ijtima Ulama di Pesantren Az-Zikra, Sentul, Bogor.
Anies menegaskan, hukum tak seharusnya digunakan untuk kepentingan politik semata. Tapi bisa menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dan bukan dijadikan sebagai alat untuk membungkam lawan politik.
Indonesia merupakan negara hukum, karena itu Anies mengingatkan pemerintah harus tunduk dan mengikuti hukum yang ada, bukan mengikuti perintah kekuasaan.
“Itu artinya, mengembalikan negara menjadi negara hukum di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita,” tegas Anies.