Baca Juga: Rektor UHO Titip Pesan Jangan Korbankan Daerah Karena Politik
"Kita akan minta petunjuk lebih dulu ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kalau dilarang, kegiatan yang sudah dikontrakkan tidak dilaksanakan. Prinsipnya, kita menunggu saja hasil konsultasi," terangnya.
Dari aturan yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT SMI, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana pinjaman berbeda regulasi dengan kegiatan di APBD. Di mana, kegiatan dari pinjaman, pelaksanaannya diberi ruang menyeberang tahun mengacu pada jumlah hari di kontrak.
"Sesuai MoU yang kita teken, pelaksanaan kegiatan hingga bulan Maret 2022. Kontrak yang dibuat ada yang lima dan enam bulan," pungkasnya. (C)
Reporter: Sunaryo
