Jawabnya itulah politik. Keputusan politik tidak pernah steril dari aspek aspek ikutan yang menggayuti. Artinya setiap keputusan nyaris tidak pernah luput oleh balutan kompromi kompromi yang mengiringi. Apalagi meski sempat menjadi bagian dari PKB, Prof Mahfud secara kultural lebih dekat relasinya dengan Gus Dur.
Joko Widodo boleh jadi agak luput dengan realitas bahwa PKB adalah teritori Muhaimin. Dengan begitu mengusung tokoh tanpa legacy dari sang Ketua otomatis menyulut komplikasi. Faktor inilah yang akhirnya menghadapkan Prof Mahfud pada tembok, atau jalan buntu.
Maju bapak mati, mundur ibu mati.
Maka logika politik yang ditempuh biar biduk tetap berdiri Joko Widodo tidak punya pilihan lain kecuali melepas Guru Besar asal Madura ini. Ikhwal itulah yang menjadi pintu alternatif munculnya KH Makruf Amin. Joko Widodo sendiri langkah atau pilihannya lebih didasari pertimbangan politik.
Karena Makruf Amin adalah pilihan yang bernuansa Vivere pericoloso, atau dengan kata lain pilihan yang penuh resiko, sangat berbahaya, tetapi harus tetap diambil. Ingat tragedi pilkada DKI? Kala itu sikap Makruf Amin cenderung ditafsirkan berbeda biduk dengan Joko Widodo.