Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa koordinasi lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum kebijakan benar-benar diterapkan secara penuh di lapangan.

“Perpres kan baru keluar, nanti kita memang perlu bicara dengan Pak Menteri Keuangan. Kemarin tim sudah diskusi-diskusi juga,” kata Rini Widyantini, seperti dikutip dari Fajar, Selasa (9/12/2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu kesepakatan final terkait besaran kenaikan, mekanisme penyaluran, serta kesiapan fiskal negara dalam APBN 2026.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah, pelaksanaan penyesuaian gaji juga diarahkan untuk mendukung penguatan kualitas layanan publik. Pemerintah menetapkan beberapa kelompok strategis sebagai prioritas karena perannya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Kelompok ini dinilai menjadi tulang punggung penyelenggaraan pelayanan dasar negara.

Kelompok prioritas penerima dampak utama penyesuaian gaji 2026 meliputi: