JAKARTA, TELISIK.ID - Kebijakan baru pemerintah terkait pengenaan bea keluar batu bara mulai Januari 2026 menuai reaksi beragam dari pelaku industri.
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) angkat bicara, menyoroti potensi manfaat bagi kas negara, namun juga konsekuensi bagi keberlangsungan usaha.
Plt. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani memahami langkah pemerintah sebagai upaya mengamankan penerimaan negara di tengah kebutuhan anggaran yang besar.
"Pada prinsipnya, setiap kebijakan fiskal tentu memiliki potensi manfaat sekaligus konsekuensi. Rencana penerapan bea keluar batu bara pada Januari 2026 dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga penerimaan negara, terutama di tengah kebutuhan fiskal yang cukup besar," ungkapnya, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (20/11/2025).
Namun, APBI mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kondisi riil yang dihadapi pengusaha tambang. Sepanjang tahun 2025, industri batu bara menghadapi tekanan berat, mulai dari tren harga yang menurun, fluktuasi permintaan global, hingga membengkaknya biaya operasional akibat regulasi baru. Kondisi ini memaksa perusahaan melakukan efisiensi dan penyesuaian agar tetap bertahan.
