JAKARTA, TELISIK.ID - Keputusan penghapusan skema PPPK Paruh Waktu memicu perhatian luas karena perubahan ini langsung menyentuh nasib ribuan tenaga honorer yang selama ini bergantung pada mekanisme transisi tersebut.
Dunia kepegawaian kembali mencatat perkembangan penting setelah pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menghasilkan kesepakatan baru mengenai struktur ASN di Indonesia.
Dalam draf terbaru, disepakati bahwa skema PPPK Paruh Waktu tidak akan dilanjutkan, sehingga arah kebijakan kepegawaian kembali difokuskan pada dua jenis utama, yaitu PNS dan PPPK penuh waktu.
Keputusan ini menjadi perhatian karena selama ini skema paruh waktu dipandang sebagai jalan sementara bagi tenaga honorer agar tetap bekerja dalam masa penataan ulang status mereka.
Melansir suara.com jaringan telisik.id, Jumat (28/11/2025), Pemerintah dan DPR RI menyatakan bahwa penghapusan skema tersebut dilakukan untuk menegaskan kepastian status bagi pegawai pemerintah.