Wakil Kepala BKN, Suharmen, menjelaskan bahwa nomenklatur PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi digunakan dalam sistem kepegawaian yang baru. Hal ini diambil sebagai bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi serta memastikan setiap pegawai memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur kepegawaian daerah maupun pusat.

Baca Juga: SK PPPK Paruh Waktu 2025 Diserahkan Desember dan SPMT Januari 2026?

Dalam perubahan revisi UU ASN, pemerintah ingin mengembalikan PPPK sebagai posisi khusus bagi kalangan profesional. Selama beberapa tahun terakhir, PPPK lebih banyak digunakan untuk menyerap tenaga honorer, namun ke depan formasi tersebut akan diarahkan bagi individu dengan keahlian dan kompetensi tertentu.

Dengan demikian, pola seleksi PPPK akan diperketat melalui standar nilai dan kualifikasi yang lebih rinci, sehingga hanya mereka yang benar-benar memiliki kemampuan khusus yang dapat menempatinya.

Sementara itu, konsep paruh waktu yang sebelumnya diperkenalkan dianggap sebagai mekanisme penyelamatan sementara bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi formasi penuh waktu.