Dalam desain tersebut, pegawai paruh waktu dapat diusulkan naik status jika pemerintah daerah telah menyiapkan formasi dan anggaran. Seiring waktu, status tersebut seharusnya habis secara alami karena pegawainya beralih menjadi pegawai penuh waktu.
Dengan berakhirnya masa transisi dalam penataan tenaga non-ASN, penggunaan istilah paruh waktu tidak lagi dipertahankan dalam regulasi.
Berikut daftar hal yang paling terdampak akibat penghapusan skema PPPK Paruh Waktu:
1. Tenaga honorer yang mengandalkan mekanisme transisi, karena skema tersebut tidak lagi muncul dalam regulasi resmi.
2. Pemda yang masih menyusun formasi penuh waktu, sebab penyesuaian anggaran dan kebutuhan pegawai harus dilakukan lebih terstruktur.