KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, menyarankan kepada partai pengusung segera mengambil keputusan terkait OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur.

Pasca ditangkapnya Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur beberapa waktu lalu, roda pemerintahan di daerah tersebut dijalankan oleh Plh. Bupati Kolaka Timur.

Sebab hingga saat ini, kursi wakil bupati belum terisi pejabat definitif pasca dilantiknya Andi Merya Nur sebagai bupati definitif, menggantikan Almarhum Samsul Bahri Madjid yang meninggal dunia.

Untuk itu, Hugua mengatakan, penunjukan Plh. Bupati yang saat ini tengah dijabat Plt Sekda Kolaka Timur, itu sudah sesuai amanat pasal 65 UU Nomor 23 tahun 2014.

“Bupati Andi Merya Nur belum terbukti sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut, harus ada putusan pengadilan yang inkrah baru bisa disebut dia bersalah,” jelasnya.