Namun demikian, menurut Hugua, kewenangan seorang Plh Bupati sangat terbatas. Sehingga, agar memiliki kekuatan dalam menjalankan kewenangannya, maka status pelaksana harian dinaikkan menjadi penjabat (Pj) bupati.
“Kewenangan Plh ini kecil, karena sifatnya dia hanya pejabat harian saja,” jelasnya, Selasa (28/9/2021).
Untuk memaksimalkan pembangunan di Kolaka Timur, Hugua menyarankan kepada partai pengusung SBM-Merya bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara segera memproses pemilihan wakil bupati, sebagaimana amanah UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 176.
"Pemprov Sultra bersama Pj Bupati Koltim memfasilitasi proses pengisian wakil bupati dan bupati yang sampai saat masih kosong. Ini juga berdasakan UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 176,” jelas Hugua.
Baca Juga: Bioskop Kembali Buka, Ini Dia Film Terlaris di Cinepolis Lippo Plaza Kendari Selama September