"Dan ajaibnya, masyarakat juga yang harus bayar proyek IKN tersebut," tegasnya.

Selain itu, JJ Rizal menilai megaproyek IKN menunjukkan seolah kewarasan bangsa Indonesia.

Olehnya itu, megaproyek IKN serta draft akademiknya perlu ditinjau kembali terkait kepentingan dan arti nama yang dipilih.

"Saya rasa naskah akademik IKN tidak ada satu pun referensinya dari produk akademik Indonesia," tutur dia.

Sebelumnya, penolakan soal IKN juga sempat disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (18/1/2022) lalu.