Sehingga masyarakat yang bermukim dan punya mata pencaharian di sektor perikanan menjadi terganggu karena habitat laut sudah jarang didapatkan bahkan binatang-binatang muara seperti buaya, mulai naik di daratan karena terganggu lingkungan dan kehidupannya.
"Kami dari masyarakat melaporkan ini di beberapa instansi terkait yang bertanggung jawab dengan kerusakan lingkungan tersebut, termasuk di Gakkum LHK Kendari sekaligus yang bertanggung jawab Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan," bebernya.
Ia mengharapakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) bisa melakukan investigasi dan menindak oknum-oknum yang mengambil dan merusak hutan mangrove yang menjadi penopang keseimbangan ekosistem darat dan laut agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat.
"Jadi berdasarkan bukti-bukti yang kami pegang dan lampirkan dalam dokumen tersebut menjadi penguatan tentang fakta di lapangan, oknum-oknum yang kami duga terlibat penyebab hancurnya kayu mangrove agar diproses dan dihukum sesuai dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku," tegasnya.
Kawasan konservasi dalam hal ini hutan mangrove yang seharusnya dilindungi untuk mengurangi abrasi laut dan pengikisan di sepanjang ujung pantai, malah dilakukan pembalakan mangrove secara ugal-ugalan sementara masyarakat yang bermukim di area tersebut menjadikan tempat itu sebagai sumber mata pencaharian serta menikmati tangkapan kepiting berlimpah.