"Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas," katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah pelintas resmi melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat selama periode Januari hingga April 2026 mencapai 679.867 orang. Namun, tantangan pengawasan masih besar karena banyaknya jalur tidak resmi atau jalur tikus yang dimanfaatkan untuk perlintasan ilegal.  

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di wilayah konflik, serta potensi tindak pidana lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

Dalam tahap awal, Pagar Digital diprioritaskan untuk wilayah darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini di Papua, serta Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, wilayah laut akan difokuskan di Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan di sekitarnya.

"Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya," papar Hendarsam.