"Pembangunan kantor gubernur ini gila, saya tidak paham urgensinya," beber Endang.
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara itu juga meyakini segala pembangunan proyek mercusuar Ali Mazi akan menjadi beban bagi gubernur selanjutnya dan rakyat Sulawesi Tenggara. Baik beban anggaran pemeliharaan dan pembersihan maupun menjadi beban rakyat karena mubazirnya anggaran yang dipakai membangun proyek-proyek dan belum urgent sifatnya.
"Coba hitung sendiri berapa biaya pemeliharaan dan pembersihan gedung kantor gubernur 21 lantai? Mau dimanfaatkan untuk apa? bwelum lagi kantor-kantor SKPD yang lama mau diapakan?" tanya Endang.
Ia juga mengingatkan, tahun depan Sulawesi Tenggara akan melaksanakan pilkada dan pilcaleg yang menurut hitungannya akan menelan anggaran dari APBD kurang lebih Rp 500 miliar.
Endang meyakini, masalah jalan yang ada di Sulawesi Tenggara tersebut tidak akan bisa diselesaikan oleh Ali Mazi, kecuali setelah Ali Mazi diganti dan Penjabat (Pj) yang akan menggantikannya nanti membatalkan proyek-proyek tersebut.