"Jadi posisi geopolitik Sultra sangat strategis untuk menopang perdagangan dunia. Sehingga Gubernur Sultra kedepan sangat seksi untuk kemajuan ekonomi Sultra dan ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia dan tentunya arah APBD ke depan harus mengacu kepada posisi geopolitik itu," tambahnya.
Hugua menambahkan bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2014. Oleh karena itu, maka salah satu tugas penting gubernur ke depan adalah menutupi celah fiskal antar kabupaten/kota sesuai dengan visi misi daerah masing-masing sebagai pengeejawantahan tugas desentralisasi dan dekosentrasi yang diemban gubernur.
"Ini yang menjadi kritik saya selama ini bahwa mestinya gubernur membangun berdasarkan prinsip memperkuat jejaring antar daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom," ujarnya.
Maka, kata Hugua, gubernur harus memfasilitasi kabupaten/kota kedalam satu integrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Sultra.
Dengan demikian, maka Sultra dapat menetapkan benchmark pembangunan sesuai dengan posisinya sebagai hub ekonomi antar propinsi di Indonesia dan antar benua.